Serap Garam Petani, Siapkan Rp 222 Miliar


Diposting pada 2015-06-15 09:15:37


Alokasi Dana PT Garam dari PNM



Pamekasan - PT Garam tahun ini bakal menyerap garam petani lebih banyak daripada tahun lalu. Sebab, mereka mendapat bantuan pemerintah melalui permodalan nasional madani (PNM).

"Melalui PNM dengan dana Rp 222 miliar, pemerintah menugasi PT Garam menyerap garam petani lebih banyak," ujar Direktur Utama PT Garam Usman Perdana Kusuma kemarin. Penyerapan garam petani tahun ini empat kali lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 400 ribu ton.

Menurut Usman, pemerintah memberikan dana ke PNM sebesar Rp 300 miliar. Tetapi, dana tersebut dibagi untuk pembangunan pabrik baru di Camplong, Madura, Rp 64 miliar. Kemudian, sekitar Rp 7 miliar untuk dana geomembran, dan sisanya Rp 7 miliar lagi untuk pengembangan lahan di Kupang. "Dana tersebut bisa digunakan mulai bulan depan," ucap Usman. Dengan dana sebesar itu, PT Garam diharapkan bisa menstabilkan harga di pasaran.

Selain itu, PT Garam telah menaikkan HPP (harga pokok pembelian) garam untuk kualitas satu menjadi Rp 750 ribu per ton. Sedangkan HPP untuk garam kualitas dua menjadi Rp 550 ribu per ton. HPP tersebut naik hampir dua kali lipat daripada tahun lalu yang hanya Rp 400 ribu per ton.

Selain untuk memakmurkan petani, kenaikan HPP diharapkan bisa menggairahkan petani untuk memproduksi garam dengan kualitas premium dan meningkatkan jumlah petani yang semakin turun. Sebab, kebanyakan petani hanya bisa memproduksi garam kualitas satu.

Saat pembelian garam petani, PT Garam juga akan melibatkan beberapa pihak. Diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah kabupaten. Selain itu, melibatkan surveyor independen untuk mengetahui kualitas garam yang diserap. "Serta, melibatkan aparat atau kepolisian setempat dan perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi untuk memverifikasi garam yang diterima oleh PT Garam," katanya.

Disinggung mengenai impor garam, Usman mempersilahkan karena petani Indonesia belum bisa menghasilkan garam kualitas premium. Tetapi, Usman berharap pelaksana impor adalah pemerintah dan dilakukan dengan satu pintu agar bisa mengetahui jumlah impor yang masuk.

Sumber : Jawa Pos (Senin 15 Juni 2015)